Jumat, 13 April 2012
Assalamu'alaikum Wr. WbYth :
- BAPAK GUBERNUR SUMATERA BARAT BESERTA ROMBONGAN
- BAPAK KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
- SDR. PARA MANTAN BUPATI/ WAKIL BUPATI, MANTAN PIMPINAN DPRD, SERTA MANTAN SEKRETARIS DAERAH
- SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI, SEKWAN, PARA KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN DAN CAMAT SERTA PARA WALI NAGARI SE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- IBU KETUA TIM PENGGERAK PKK, KETUA DHARMA WANITA DAN KETUA GOW SERTA PIMPINAN ORGANISASI WANITA LAINNYA
- PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ANGKU-ANGKU NINIAK MAMAK, ALIM ULAMA, CERDIK PANDAI, BUNDO KANDUANG, TOKOH MASYARAKAT SERTA PARA PERANTAU YANG BERKEMPATAN HADIR
- REKAN-REKAN WARTAWAN, HADIRIN WAL HADIRAT YANG KAMI MULIAKAN
SHALAWAT BERIRING SALAM KEPADA ARWAH JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEWARISKAN DUA PUSAKA YAKNINYA ALQUR’AN DAN SUNNAH NABI YANG MENJADI SURI TAULADAN SERTA MENJADI PEDOMAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA SEPANJANG ZAMAN.
BAPAK GUBERNUR, BAPAK KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT, SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
SETELAH ADANYA KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG MENETAPKAN TAGGAL 13 APRIL 1841 SEBAGAI HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, MAKA SUDAH MENJADI KEWAJIBAN DAN TRADISI PEMERINTAHAN DAERAH SETIAP TANGGAL 13 APRIL KITA SELALU MEMPERINGATI HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. PERINGATAN HARI JADI YANG KITA RAYAKAN HARI INI ADALAH YANG KE 171 DAN MERUPAKAN KALI KE 4 KITA PERINGATI SEJAK PERATURAN DAERAH TERSEBUT DITETAPKAN.
PERINGATAN HARI JADI INI SANGAT PENTING BAGI KITA BERSAMA, KARENA ADA BEBERAPA INSPIRASI DAN MOMENTUM YANG DAPAT KITA TARIK ANTARA LAIN ; PERTAMA, UNTUK MENGENANG, MENGHAYATI SERTA MENGAMBIL HIKMAH DARI PERISTIWA YANG TERJADI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 171 TAHUN YANG LALU. KEDUA, ADALAH SEBAGAI REFLEKSI ATAU KILAS BALIK PENGABDIAN SEPANJANG TAHUN YANG SUDAH BERJALAN DAN DILAKUKAN OLEH PARA PENDAHULU KITA. KETIGA ; DAPAT MEMBANGKITKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI KITA UNTUK MENGABDI LEBIH BAIK DIMASA MENDATANG.
TEMA PERINGATAN HARI JADI TAHUN INI ADALAH “ DENGAN MOMENTUM PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KE 171 TAHUN 2012, MARI KITA WUJUDKAN GERBANG GOR SEBAGAI PENGGERAK PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBANGUN NAGARI’. TEMA INI DIPILIH, SEIRING DENGAN LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH KITA TEMPUH DALAM MEMPERCEPAT GERAK PEMBANGUNAN MELALUI KEBERSAMAAN DAN KEGOTONGROYONGAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2011-2015 YANG MEMUAT VISI, MISSI SERTA PROGRAM PEMANGUNAN DAERAH SERTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG GERAKAN PEMBANGUNAN GOTONG ROYONG (GERBANG GOR) YANG BERTUJUAN UNTUK MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN NAGARI BERSAMA-SAMA PEMERINTAH DAERAH .
MAKNA YANG LEBIH DALAM YANG KITA PEROLEH DARI PERINGATAN HARI JADI KE-171 INI ANTARA LAIN ADALAH SEMAKIN TERPUPUKNYA RASA KEBERSAMAAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH, TERCIPTANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN MITRA KERJA TERUTAMA DENGAN LEMBAGA DEWAN YANG TERHORMAT DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SERTA STAKEHOLDERS LAINNYA. DAN YANG TAK KALAH PENTING ADALAH TERBINANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PROPINSI SERTA JAJARAN INSTANSI TERKAIT. DISAMPING ITU, JUGA SANGAT KAMI RASAKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGEMBAN AMANAH DARI MASYARAKAT UNTUK LEBIH BERKOMITMEN DAN TERMOTIVASI MENINGKATKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH YANG KITA CINTAI. KOMITMEN KAMI TERSEBUT TIDAKLAH MUNGKIN DAPAT DILAKUKAN SENDIRI TANPA DUKUNGAN DAN PARTISIPASI PENUH DARI SEMUA PIHAK.
BAPAK GUBERNUR, BAPAK KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT, SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
KESEMPATAN BERIKUT INI AKAN KAMI SAMPAIKAN SEKILAS RANGKUMAN PERISTIWA SEJARAH KEPEMERINTAHAN UMUM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ; PADA ZAMAN HINDIA BELANDA, SUMATERA BARAT BERNAMA GOVERNMENT SUMATRA’S WESKUST. PADA SAAT ITU LIMA PULUH KOTA TERDIRI DARI 2 KEREGENAN YAITU REGENT HALABAN YANG DIPIMPIN OLEH TUANKU HALABAN DAN REGENT PAYAKUMBUH YANG DIPIMPIN OLEH TUANKU NAN CEDOK YANG BERKEDUDUKAN DI KOTO NAN AMPEK.
PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 1821, PENYERAHAN KEKUASAAN MINANGKABAU KEPADA PEMERINTAHAN KOMPENI BELANDA DI KOTA PADANG. HAL INI DISEBABKAN KARENA BELANDA MENANG DALAM PEPERANGAN YANG DIKENAL DENGAN PEMBERONTAKAN PARIAMAN. SEJAK TANGGAL DIMAKSUD PEMERINTAH BELANDA MENIADAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ADAT YANG MEMBAGI KEKUASAAN ATAS ADAT, ALAM DAN IBADAT (RAJO ADAT, RAJO ALAM, DAN RAJA IBADAT).
SEJALAN DENGAN ITU, SISTEM PEMERINTAHAN DI LUAK LIMO PULUAH-PUN YANG SEBELUMNYA DILAKSANAKAN OLEH RAJO NAN BALIMO DAN NINIAK NAN BAROMPEK SEKALIGUS JUGA DIBATALKAN OLEH BELANDA.
NINIAK NAN BAROMPEK, YAITU DT. MAJO INDO DI KOTO LOWEH, DT. SIRI MARAJO DI MUNGKA, DT. BANDARO DI MAEK DAN DT. RAJO DIBALAI DI MUARO TAKUIH. MASING-MASING NINIAK INI MEMPUNYAI JABATAN DIANTARANYA; ALUA DITURUIK DI KOTO LAWEH, LIMBAGO DITUANG DI MAEK AUR DURI, UNDANG DILUKIH DI MUARO TAKUIH, SELANJUTNYA ADAT DIPAKAI DI MUNGKA IX KOTO.
WILAYAH RAJO NAN BALIMO-PUN MEMPUNYAI FUNGSI DAN KEDUDUKAN MASING-MASING, YAITU ; ALUA DITURUIK DI BALAI DI HULU SITUJUAH BANDA DALAM, LIMBAGO DITUANG DI BALAI JARIANG AIE TABIK, UNDANG DILUKIH DI BALAI KALUANG TALAGO GANTIANG, ADAT DIPAKAI DI BALAI MALINTANG SITONANG MUARO LAKIN, ANGKEK SOMBAH DI BALAI GODANG, KOTO NAN GODANG.
BENTUK DAN CORAK PEMERINTAHAN NINIAK NAN BAROMPEK SUDAH DIMULAI SEJAK ABAD KE-5 MASEHI, SEMENTARA CORAK PEMERINTAHAN RAJO NAN BALIMO DIPERKIRAKAN SEJAK ADITYAWARMAN BERKUASA DI MINANGKABAU TAHUN 1347-1375. DAN PADA TAHUN 1803, PERLAWANAN HAJI MISKIN, HAJI SUMANIAK, HAJI PIOBANG MENENTANG KAUM ADAT DAN BELANDA.
INILAH SEKELUMIT AWAL KEINGINAN MERUBAH SISTEM PEMERINTAHAN ADAT, KEPADA CORAK PEMERINTAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN KEPADA CORAK PEMERINTAHAN UMUM YANG DIGAGAS OLEH PEMERINTAH KOLONIAL.
PADA TAHUN 1841 LAHIRLAH PEMERINTAHAN UMUM DENGAN MENYEBUT NAMA “AFDELINGEN LIMA PULUH KOTA” SESUAI DENGAN BESLUIT NOMOR 1 TANGGAL 13 APRIL 1841 YANG MENETAPKAN AFDELING LIMA PULUH KOTO SEBAGAI SALAH SATU DARI SEMBILAN AFDELING DI DALAM WILAYAH GOVERNMENT SUMATRA’S WESTKUST YANG WILAYAHNYA MELIPUTI LINTAU BUO, KOTO TUJUAH (SIJUNJUNG) DAN XIII KOTO (TIGABELAS KOTO KAMPAR).
SELANJUTNYA, TAHUN 1894 DIKENAL LAHIRNYA KONSEP PENGHAPUSAN PERBUDAKAN DI MINANGKABAU, SEHINGGA SIAPAPUN YANG BERDOMISILI DI DAERAH MINANGKABAU HARUS MENJADI ANAK NAGARI, SEHINGGGA LAHIRLAH SEBUTAN “BATALI DARAH, BATALI BUDI, BATALI ADAT DAN BATALI AMEH PERAK.
POSISI PEMERINTAHAN YANG DIKUASAI OLEH BELANDA ADALAH TUGAS PENGAWASAN DAN SEBUTAN INI YANG SAMPAI SEKARANG MASIH HIDUP DIKALANGAN ORANG TUA-TUA KITA DENGAN SEBUTAN TUAN “KONTRALEIUR” ATAU TUAN KOMANDEUR ATAU TUAN LUAK.
KONON KABARNYA, IBUKOTA AFDELINGEN LIMA PULUH KOTA ITU ADALAH DI SIMALANGGANG (KOTO TANGAH SIMALANGGANG) YANG BERKAITAN ERAT DENGAN SEBUTAN PASAK KUNCI OMEH DI SIMALANGGGANG. HAL INI SENGAJA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH BELANDA SEBAGAI POLITIK ADU DOMBA (DEVIDE ET IMPERA) SEHINGGA KAUM ADAT DAN KAUM AGAMA SELALU BERTENTANGAN.
SEMENTARA KAIDAH ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI ADAT SUDAH DIIKRARKAN SEJAK TAHUN 1600-AN MASEHI DI BUKIK BULEK KAYU TANAM (TAMBO). KONSOLIDASI-KONSOLIDASI INILAH YANG BERLANJUT TERUS DI BUKIK MARAPALAM PADA TAHUN 1838 YANG DIKENAL DENGAN KAIDAH “ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH ATAU DIKENAL JUGA DENGAN SUMPAH SATI BUKIK MARAPALAM”.
MASUKNYA JEPANG SEKITAR TAHUN 1942, DIBENTUKLAH SYU SANJI KAI UNTUK DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI BADAN PEMBENTUK PEMERINTAHAN UMUM DI SUMATERA BARAT. KETIKA ITU PEMERINTAH JEPANG MENGANGKAT TIGA SERANGKAI “SYU SANJI KAI”, YAITU MOH. SJAFE’I, SYECH JAMIL JAMBEK, DAN KHATIB SULAIMAN (BADAN KEBAKTIAN RAKYAT YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DPRD SEKARANG) DAN SUMATERA BARAT DI PERINTAH OLEH SEORANG RESIDEN (SYU CO KAN).
PADA TANGGAL 8 OKTOBER 1945, MOH. SJAFE’I SEBAGAI RESIDEN SUMATERA BARAT MENGELUARKAN KETETAPAN MENGANGGKAT KEPALA LUHAK LIMO PULUAH KOTO, YAITU SJAHFIRI SUTAN PANGERAN. PERISTIWA INI TERCATAT SEBAGAI SEBUTAN ADAT LIMO PULUAH KOTO DIJADIKAN NAMA PEMERINTAHAN UMUM DI AWAL BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PROKLAMASI 1945).
AWAL SEPTEMBER 1945, RESIDEN MOH. SJAFE’I DIGANTIKAN OLEH ROESAD DT. PERPATIH NAN BARINGEK. DAN SELANJUTNYA, PADA TANGGAL 23 JANUARI 1946 DIUMUMKAN PERUBAHAN DALAM KEPAMONGPRAJAAN, DIMANA SEBUTAN KEPALA LUHAK DIGANTI DENGAN SEBUTAN WALI LUHAK LIMO PULUH KOTO, YANG DIJABAT OLEH BAGINDO MOERAD.
AGRESI BELANDA PERTAMA MELETUS PADA TANGGAL 21 JULI 1947 DAN PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 1947 CEASFIRE MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1948 (PADA BULAN NOVENBER 1948), KOMISARIS PEMERINTAH DI SUMATERA MENYIAPKAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM (DESENTRALISASI DI SUMATERATENGAH), MAKA DIBENTUKLAH BERDASARKAN PERATURAN KOMISARIS PEMERINTAH DI SUMATERA MELALUI PERATURAN NOMOR 81/KOM/UM /1948, TERTUANG DIDALAMNYA NAMA KABUPATEN SINAMAR DENGAN IBUKOTANYA PAYAKUMBUH, YANG WILAYAHNYA MELIPUTI DAERAH KEWEDANAAN PAYAKUMBUH, SULIKI, DAN BATU SANGKAR (TERDIRI DARI 14 WILAYAH/ NAGARI).
SELANJUTNYA ANTARA BULAN NOVEMBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 1948 TERJADI PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SINAMAR DIBAGI MENJADI DUA KABUPATEN YAITU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN BUPATINYA BAGINDO A. MOERAD DAN KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN BUPATINYA DAHLAN DT. DJOENJOENG MARAJO.
AGRESI KEDUA DIMULAI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 1948 DIMANA YOGYAKARTA DISERANG OLEH BELANDA, DIMANA PRESIDEN SOEKARNO DAN WAKIL PRESIDEN MOH. HATTA DITAWAN OLEH BELANDA, SEDANGKAN PANGLIMA SUDIRMAN MELANJUTKAN PERJUANGAN DENGAN TAKTIK GERILYA DAN PADA WAKTU YANG BERSAMAAN, BUKITTINGGI SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN KOMISIONER PEMERINTAHAN PUSAT TENGKU MUH. HASAN JUGA DIBOMBARDIR OLEH BELANDA
LALU PADA TANGGAL 22 DESEMBER 1948, DIUMUMKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA DI HALABAN. DAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER 1948, SULIKI DIJADIKAN SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN BUPATINYA ADALAH ARISUN ST. ALAMSYAH.
BERIKUTNYA, PADA TANGGAL 2 JANUARI 1949 MELALUI KETETAPAN PANGLIMA TENTARA TERITORIAL SUMATERA NOMOR 10/SI/IST38, DAERAH SUMATERA BARAT DIJADIKAN DAERAH MILITER DAN RESIDEN SUMATERA BARAT YANG PADA SAAT ITU DIJABAT OLEH MR. MOH. RASYID SEBAGAI GUBERNUR MILITER SUMATERA BARAT YANG BERPUSAT DI KOTO TINGGI.
KEMUDIAN BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR MILITER SUMATERA BARAT NOMOR 8 PADA TANGGAL 4 JANUARI 1949 DIBENTUK KABUPATEN MILITER LIMA PULUH KOTA DENGAN BUPATI DIJABAT OLEH ARISUN ST.ALAMSYAH DAN WAKIL BUPATI MILITER DIJABAT OLEH MAYOR MAKINUDIN AS.
SETELAH CEASEFIRE GUBERNUR MILITER SUMATERA TENGAH MENERBITKAN INSTRUKSI NOMOR : 10/GM/ST/49 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BEROTONOMI SEBAGAIMANA DIMAKSUD UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948. UNTUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DIRESMIKAN PADA TANGGAL 19 DESEMBER 1949 YANG MELIPUTI TUJUH KECAMATAN, YAKNI : KECAMATAN PAYAKUMBUH, KECAMATAN LUHAK, KECAMATAN HARAU, KECAMATAN GUGUAK, KECAMATAN SULIKI, KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, KECAMATAN KAPUR IX.
SETELAH ITU LAHIRLAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1956) YANG MENETAPKAN SECARA RESMI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEBAGAI DAERAH OTONOM.
PERKEMBANGAN BERIKUTNYA LAHIR UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 1958 TENTANG MONOGRAFI SUMATERA BARAT YANG DITANDATANGANI PRESIDEN SOEKARNO PADA TANGGAL 25 JULI 1958 DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 31 JULI 1958 MENETAPKAN BAHWA WILAYAH SWANTANTRA TINGKAT SATU SUMATERA BARAT TERDIRI DARI 14 (EMPAT BELAS) DAERAH SWANTANTRA TINGKAT DUA DAN KOTA PRAJA. SALAHSATUNYA ADALAH SWANTANTRA TINGKAT DUA LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PRAJA PAYAKUMBUH.
PADA TAHUN 1966 DILAKUKAN REORGANISASI PADA WILAYAH KECAMATAN YANG MENETAPKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN DELAPAN KECAMATAN DEFINITIF, YAITU : KECAMATAN SULIKI, KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS, KECAMATAN GUGUK, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KECAMATAN LUHAK, KECAMATAN HARAU, KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU DAN KECAMATAN KAPUR IX. DISAMPING KECAMATAN DEFINITIF ADAPULA KECAMATAN PERWAKILAN SEBANYAK LIMA BUAH, YAITU : LAREH SAGO HALABAN, SITUJUAH (PERWAKILAN KECAMATAN LUHAK), BUKIK BULEK (PERWAKILAN KECAMATAN SULIKI), MUNGKA (PERWAKILAN KECAMATAN GUGUK), AKABILURU (PERWAKILAN KECAMATAN PAYAKUMBUH) SEJAK TAHUN 1983 YANG LALU.
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TANGGAL 29 OKTOBER 2001 MENETAPKAN JUMLAH KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DIMEKARKAN MENJADI 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN, YAITU : KECAMATAN SULIKI, KECAMATAN GUNUANG OMEH, KECAMATAN GUGUK, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KECAMATAN LUHAK, KECAMATAN HARAU, KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU DAN KECAMATAN KAPUR IX, KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN, KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI, KECAMATAN BUKIK BARISAN, KECAMATAN MUNGKA DAN KECAMATAN AKABILURU.
SEBAGAI KLIMAK DARI PERJALANAN SEJARAH KEPEMERINTAHAN DI KABUPATEN LIMA PULIH KOTA SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DI ATAS, MAKA PADA TAHUN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG MENETAPKAN TANGGAL 13 APRIL 1841 SEBAGAI HARI JADI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN BESLUIT NOMOR 1 GOVERNMENT SUMATERA’S WESKUST YANG MENETAPKAN REGENT PAYAKUMBUH DAN HALABAN MENJADI AFDELINGEN LIMA PULUH KOTA SEBAGAI SALAH AFDELINGEN DARI 9 AFDELINGEN YANG ADA DALAM GOVERNMENT SUMATERA’S WESKUST
BERIKUT INI ADA BAIKNYA KAMI INFORMASIKAN PARA KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA HINGGA SEKARANG YAKNI ;
- Syahfiri St. Pangeran; Kepala Luak Lima Puluah Koto; 1945
- Bagindo A. Moerad; Wali Luak Lima Puluah Koto; 1946
- Alifuddin; Bupati Kabupaten Sinamar; 1947
- Arisun St. Alamsyah; Bupati Militer Kabupaten Lima Puluh Kota; 1948
- Sa’alah St. Mangkuto; Bupati Militer Kabupaten Lima Puluh Kota; 1949
- Sultani St. Mangkuto; Bupati Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota; 1950
- Darwis Taram Dt.Tumangguang; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1951
- Syahbuddin Dt. Bonsu; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1956
- Ahmad Khotib; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1957
- Zainal Abidin St. Saripado; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1958
- Anwar Dt. Rajo Nan Kuniang; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1959
- Inspektur Polisi SM. Djoko; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1960
- Letkol. Inf. Slamet Suwindriyo; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1961
- Letkol. Inf. A. Sahdin Dt. Bandaro; Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota; 1967
- Drs. Saruji Ismail; Pjs. Bupati Lima Puluh Kota; 1973
- Letkol. Inf. Burhanuddin Putieh; Bupati Lima Puluh Kota; 1975
- Letkol. CZI. Djufri; Bupati Lima Puluh Kota; 1985
- Drs. H. Aziz Haily, MA Dt. Bandaro Kayo; Bupati Lima Puluh Kota; 1990
- dr. Alis Marajo dan Drs. Amri Darwis, SA; Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; 2000-2005
- Drs. Amri Darwis, SA dan Ir. Irfendi Arbi; Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; 2005-2010
- Dr. Alis Marajo dan Drs. Asyrwan Yunus; Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; 2010-Sekarang
SELANJUTNYA, PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KAMI INGIN MENGEMUKAKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAERAH YANG TELAH DILAHIRKAN DALAM KURUN WAKTU SATU SETENGAH TAHUN INI BERUPA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI ANTARA LAIN : PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RPJPD 2006-2025 DAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RPJMD 2011-2015. RPJMD 2011-1015 MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL BAGI KEPALA DAERAH SEBAGAI JAWABAN DAN TINDAK LANJUT DARI VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITAWARKAN KEPADA MASYARAKAT SAAT PENCALONAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010 YANG LALU. RUMUSAN VISI DIMAKSUD ADALAH ; “TERWUJUDNYA KEBERSAMAAN, KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
KEBERSAMAAN, KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG UTUH DAN SALING BERKAITAN SATU SAMA LAIN. MELALUI KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN KEMAKMURAN, MENJADIKAN KEMAKMURAN UNTUK KESEJAHTERAAN. VISI TERSEBUT DIWUJUDKAN MELALUI SEMBILAN MISI DAN ENAM AGENDA PRIORITAS DENGAN PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS YANG DAPAT MENGAKOMODIR POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH.
KEBERSAMAAN ITU DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN REINVENTING GOVERNMENT YAITU MENGAKOMODIR APA YANG MENJADI KEBUTUHAN MASYARAKAT SESUNGGUHNYA DENGAN MENGGULIRKAN BERBAGAI PROGRAM, KEBIJAKAN DAN OTORISASI YANG BERORIENTASI PADA PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA MASYARAKAT (EXCELENT SERVICE). DALAM ARTI MELAYANI APARATUR DENGAN ATURAN DAN MELAYANI PUBLIK JUGA DENGAN ATURAN, TIDAK ADA PELAYANAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH DAERAH TANPA REGULASI / ATURAN DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS ASUMSI DAN KEYAKINAN PRIBADI PARA BIROKRASI.
KEMAKMURAN DISINI DIMAKSUDKAN ADALAH ADANYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT YANG BERFOKUS EKONOMI MASYARAKAT NAGARI DARI EKONOMI BERBASIS AGRARIS MENUJU AGRO INDUSTRI. BERBAGAI POTENSI EKONOMI MASYARAKAT YANG MERUPAKAN PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DITANDAI DENGAN ADANYA SENTRA EKONOMI MASYARAKAT SEPERTI; SENTRA PETERNAKAN SAPI DI KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN DAN SEKITARNYA, SENTRA PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN MUNGKA DAN SEKITARNYA, SENTRA PERIKANAN DI KECAMATAN PANGKALAN DAN KAPUR IX, SENTRA PERKEBUNAN GAMBIR TERDAPAT DI KECAMATAN PANGKALAN, KAPUR IX DAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN, DI SAMPING ADANYA PRODUK UNGGULAN PERTANIAN LAINNYA.
KHUSUS KOMODITAS GAMBIR, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MERUPAKAN DAERAH PENGHASIL GAMBIR TERBESAR DI INDONESIA, NAMUN HARGA KOMODITAS INI SELALU BERFLUKTUASI DENGAN TATA NIAGA GAMBIR YANG SELALU MERUGIKAN PETANI, KARENA ITU MEMERLUKAN SENTUHAN DAN INTERVENSI DARI PEMERINTAH TINGKAT ATAS. AKAN TETAPI BERKAT PERJUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERSAMA UNIVERSITAS ANDALAS UNTUK MENCIPTAKAN PELUANG PASAR GAMBIR YANG LEBIH LUAS, ADA SECERCAH HARAPAN UNTUK MENJADIKAN GETAH GAMBIR SEBAGAI BAHAN BAKU TINTA PEMILU DAN TINTA STEMPEL YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI DITJEN. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH. UNTUK ITU PEMERINTAH DAERAH DIMINTA MEMFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN INSYAALLAH HAL INI AKAN SEGERA KITA TINDAKLANJUTI.
SELANJUTNYA, KESEJAHTERAAN DISINI ADALAH WUJUD DARI PENDAPATAN MASYARAKAT YANG DIBARENGI FILOSOFI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, MUNCULNYA MASYARAKAT YANG SMART SOCIETY SERTA DIDUKUNG OLEH SUASANA KEHIDUPAN YANG TENTRAM, DAMAI DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG ASRI DAN SEJUK.
VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK LIMA TAHUN KEDEPAN SUDAH SEJALAN DAN SINKRON DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT. DALAM IMPLEMENTASI DI LAPANGAN SEMUA ITU TELAH KITA LAKUKAN SECARA SINERGIS DAN SALING MENDUKUNG DENGAN SASARAN AKHIR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KHUSUSNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT SECARA KESELURUHAN.
SELANJUTNYA SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK DUA TAHUN TERAKHIR DAPAT KAMI KEMUKAKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. MENINGKATNYA BESARAN DANA APBD DARI TAHUN KE TAHUN
YAKNI TAHUN 2011 BERJUMLAH Rp.753 MILYAR LEBIH MENINGKAT MENJADI Rp.830 MILYAR LEBIH PADA TAHUN 2012.
2. PDRB PER KAPITA MENCAPAI 16,58 JUTA RUPIAH PADA TAHUN 2010 MENINGKAT MENJADI 16,61 JUTA RUPIAH PADA TAHUN 2011 (ANGKA SEMENTARA)
3. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 5,45 % PADA TAHUN 2010 MENINGKAT MENJADI 6,02 % PADA TAHUN 2011
4. RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP MENINGKAT MENJADI 69 TAHUN PADA TAHUN 2011
5. RATA-RATA LAMA BELAJAR MASYARAKAT MENCAPAI 7,8 TAHUN PADA TAHUN 2011
6. ANGKA KEMISKINAN MENURUN DARI 31.120 JIWA (10,48 % ) MENJADI 30.839 JIWA (9,58 %) PADA TAHUN 2011 (ANGKA SEMENTARA), SEDANGKAN ANGKA PENGANGGURAN MENURUN DARI 10.482 JIWA (6,09 %) MENJADI 10.398 JIWA (6,01 %) PADA TAHUN 2011 (ANGKA SEMENTARA)
7. HUMAN DEVELOPMENT INDEXS (HDI) MENCAPAI 70,80 KATEGORI MENENGAH KEATAS PADA TAHUN 2011 (ANGKA SEMENTARA)
BAPAK GUBERNUR, BAPAK KETUA DPRD PROVINSI, SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.
DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SEKALI LAGI KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK / IBU / SAUDARA YANG BERKESEMPATAN HADIR MENGIKUTI ACARA INI DAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG TELAH BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SEMOGA ALLAH SWT MEMBERKATI DAN MELINDUNGI KITA SEMUA, AMIN....
DIRGAHAYU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KE 171.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN,
WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
BUPATI LIMA PULUH KOTA
ALIS MARAJO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.